Breaking News

Pemerintahan Jokowi–JK hingga Oktober 2019, Publik Tagih Janji Kampanye 2014


Jakarta - Maruf Amin akan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu (30/6/2019), inilah daftar janji kampanye Jokowi–JK di 2014.

Pemerintahan Jokowi–JK tinggal hitungan bulan lagi seiring dengan penetapan presiden terpilih.

Kini, pemerintahan Jokowi–Jusuf Kalla (JK) tersisa kurang dari empat bulan lagi. Memanfaatkan waktu itu, publik bisa menagih janji keduanya di 2014 silam.
"Proses 10 bulan terakhir melelahkan bagi kita semua. Jangan lupa, Jokowi–JK masih sampai Oktober, ‎kurang dari empat bulan. Agenda publik bisa tagih apa yang belum tertunaikan dari janji Jokowi–JK," ucap Analis Politik Ewposit Strategic, Arif Susanto, Minggu (30/6/2019).

Arif Susanto melanjutkan jika janji–janji Jokowi–JK masih belum tertunaikan penuh maka di sisa waktu penyiapan pelimpahan kekuasaan dari Jokowi–JK ke Jokowi–Ma'ruf Amin tidak perlu waktu lama.

Di tahun pertama, Jokowi–Ma'ruf Amin bisa langsung bekerja tidak perlu adaptasi kembali.

"Pelimpahan kekuasaan Jokowi–JK ke Jokowi–Ma'ruf Amin tidak butuh waktu lama, bisa langsung kerja keras. Kalau dulu Jokowi–JK kan tahun pertama adaptasi, tiga tahun kerja keras dan satu tahun terakhir persiapan pemilu," paparnya.

Terakhir, Arif Susanto turut menyoroti Jokowi yang kini berjanji fokus pada Sumber Daya Manusia, tidak lagi pembangunan infrastruktur seperti 2014.

Terkait kementerian era Jokowi–JK, Arif Susanto mengkritisi beberapa kementerian yang menurutnya tidak memiliki catatan bagus, malah tidak akur dengan kementerian lainnya.

Untuk diketahui, selama kampanye di 2014 lalu, Jokowi–JK menebar janji pada masyarakat Indonesia. Berikut beberapa daftar janji mereka :

1. Penerapan e–Goverment
2. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7 persen
3. Tanggal 1 Muharram sebagai ‎Hari Santri Nasional.
4. Mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina.
5. Pembangunan Irigasi di 2 juta ha sawah
6. Pembangunan 25 bendungan
7. Pendirian bank petani
8. Penguatan Bulog
9. Menyejahterakan kehidupan petani
10. Mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah.

Janji kampanye khusus di bidang kelautan :
1. Membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengelolaan ikan.
2. Membangun industri maritim
3. Menyederhanakan regulasi perikanan
4. Mempermudah nelayan mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus.

Janji kampanye khusus di bidang perdagangan :
1. Menurunkan harga sembako
2. Perbaikan 5000 pasar tradisional
3. Menghentikan impor daging

Janji kampanye khusus di bidang infrastruktur :
1. Menyediakan fasilitas air bersih untuk seluruh rakyat.
2. Mewujudkan tol laut Aceh–Papua.
3. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi, pelabuhan.

Janji kampanye khusus di bidang kesehatan :
1. Layanan kesehatan gratis rawat inap atau rawat jalan dengan Kartu Indonesia Sehat.
2. Membangun 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap.

Janji kampanye khusus di bidang hukum dan HAM :
1. Menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu.
2. Memperkuat KPK.
3. Akan berbicara terkait kasus BLBI.

Janji kampanye khusus kepada daerah :
1. Membenahi berbagai persoalan di ibukota seperti banjir dan kemacetan.
2. Menangani kabut asap di Riau
3. Mudah ditemui warga Papua
4. Membenahi kawasan Masjid Agung Banten.

Sementara itu, KPU RI hari ini, Minggu (30/6/2019) akan menetapkan Jokowi–Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat pukul 15.30 WIB.

Keputusan ini dibuat setelah MK memutuskan untuk menolak permohonan pasangan calon presiden dan Wapres nomor urut 02, Prabowo–Sandiaga.

Penetapan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hari ini, Minggu (30/6/2019).

Penetapan akan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

"Kami akan selenggarakan rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih pada hari Minggu tanggal 30 Juni di kantor KPU RI pukul 15.30 WIB," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Keputusan ini dibuat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan pasangan calon presiden dan wapres nomor urut 02 Prabowo–Sandiaga.

Permohonan tersebut meminta MK menetapkan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2019.

Selain itu juga meminta MK membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU.

Adapun dalam rapat pleno hari ini, KPU mengundang kedua pasangan calon. Masing–masing kubu diberikan 20 undangan oleh KPU.

"Kami juga akan beri kesempatan kepada masing–masing paslon untuk memberikan sambutan di acara tersebut dan juga diberikan kesempatan melakukan konferensi pers dan kami harap paslon 01 dan 02 bisa melakukan konferensi pers bersama," ujar Arief.

KPU juga akan mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) untuk turut hadir.

Selain itu, diundang pula kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Mahkamah Agung (MA), DPR, MPR, MK, TNI/Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

10.000 Personel

Sementara itu sebanyak 10.000 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, dan Pemprov DKI disiagakan untuk mengamankan Gedung Komisi Pemilihan Umum, Minggu (30/6/2019).

Pada hari ini, KPU akan melakukan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih.

"Di KPU hampir 10 ribuan (personel) yang kami siagakan di sana. Gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (29/6/2019).

Argo mengatakan, 10.000 personel itu merupakan bagian dari 47.000 personel gabungan yang ditempatkan di beberapa titik.

"Jadi kemarin sudah kami tempatkan di MK, Bawaslu. Ada di KPU, ada di Gedung DPR/MPR, jadi semuanya masih terjaga," kata dia.

Untuk pengalihan arus, akan bersifat situasional. Pihaknya akan memberlakukan sistem pengalihan arus jika jalan di kawasan gedung KPU akan dipadati massa.

Akan tetapi, hingga saat ini, kepolisian belum mendapatkan laporan adanya massa yang mau melakukan aksi di Gedung KPU pada Minggu besok.

"Sampai sekarang belum ada pemberitahuan. Kami Insya Allah ya untuk kegiatan ini bisa berjalan baik dan lancar," ujar dia.


Sumber

No comments