"Jadi, saudara–saudaraku, pace, mace, mama–mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan," kata Jokowi di Beranda Kanan Istana Merdeka Jakarta, Senin (19/8) petang. Oleh sebab itu, lanjut Kepala Negara, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan.
Mantan Gubernur DKI Jaya ini meminta masyarakat yakin pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace, mace mama–mama yang ada di Papua dan Papua Barat.
Kapolda Papua Barat Brigjen Herry Rudolf Nahak mengatakan, massa aksi membubarkan diri setelah bernegosiasi dengan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Kapolda dan Pangdam VIII Kasuari.
Pada pertemuan itu massa menuntut jaminan keamanan mahasiswa asal Papua di wilayah Jawa serta menuntut permintaan maaf terkait pernyataan pejabat soal mahasiswa Papua. Selain itu, mereka meminta jaminan keamanan bagi mahasiswa yang berkuliah di kota–kota lainnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, pada 16–17 Agustus 2019.
"Saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas nama masyarakat Jatim, sekali lagi (kejadian tersebut) itu tidak mewakili masyarakat Jatim," ujar Khofifah, saat ditemui di RS Bhayangkara, Surabaya, Senin (19/8).
Khofifah mengatakan, insiden yang menimpa mahasiswa Papua itu dilakukan oknum–oknum yang tak bertanggung jawab yang diduga sengaja membuat provokasi untuk menyulut massa.
Dari Makassar dilaporkan, mahasiswa penghuni asrama Papua di Makassar diserang sekelompok orang yang tidak dikenal. Satu unit mobil terbakar dalam kejadian itu. Polisi sigap mengatasi kasus itu. Polisi menyebutkan kejadian itu dipicu salah paham.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah langsung memberikan jaminan keamanan kepada mahasiswa penghuni asrama Papua di Makassar.
Sementara dari Medan dilaporkan, puluhan mahasiswa Papua yang sedang belajar di Kota Medan Senin (19/8) melakukan aksi demo secara damai di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Mereka menuntut penghapusan sekaligus penghentian tindakan diskriminasi dan rasis terhadap warga Papua, seperti yang terjadi di Jawa Timur pada Jumat (16/8).
Demo Massa
Sebelumnya, pada Senin (19/8) pagi warga Kota Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat, mengamuk. Warga Manokwari memblokir jalan, merubuhkan tiang–tiang lampu dan papan reklame. Warga juga membakar sejumlah kendaraan, termasuk gedung DPRD Papua Barat. Sementara di Papua, ribuan warga berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Dok II Jayapura untuk menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Aksi itu menyebabkan jalan utama macet dan pertokoan tutup.
Massa yang melakukan aksi demo juga memprovokasi warga binaan Lapas Sorong. Hal itu membuat warga binaan beraksi melakukan kericuhan yang kemudian berujung menyebabkan kompleks Lapas Sorong terbakar dan sejumlah tahanan kabur. Kejadian itu dibenarkan Kapolres Sorong Kota AKBP Mario Christy P Siregar saat dihubungi, Senin (19/8).
Demo massa di Manokwari dan Papua sebagai protes atas tindakan yang diduga rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Kota Surabaya dan Malang, yang terjadi Jumat (16/8).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta Senin mengatakan untuk mengendalikan keamanan di Manokwari, Polri mengerahkan tujuh satuan setingkat kompi (SSK). Sementara itu,TNI menurunkan dua SSK.
Dedi menyebut Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sedang mendalami sejumlah akun medsos yang menyebarkan konten provokatif memicu terjadi kerusuhan.
"Jajaran Siber langsung melakukan profiling terhadap konten–konten yang disebarkan akun–akun medsos yang sifatnya anonymous," katanya.
Dedi menjelaskan, Kapolda Papua Barat, Pangdam VIII Kasuari dan Wakil Gubernur Papua Barat berusaha melakukan dialog dengan para pengunjuk rasa, namun belum membuahkan hasil. Massa yang terprovokasi malah melempari ketiga pejabat tinggi Papua tersebut.
"Masyarakat melempar batu kepada beliau bertiga, sementara pasukan mundur untuk meredam situasi," katanya seraya polisi mengimbau agar tokoh–tokoh masyarakat setempat aktif meredam emosi massa.
Berangsur Pulih
Terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan situasi di Manokwari, Papua Barat, yang sebelumnya sempat rusuh, kini berangsur kondusif.
Jenderal Tito yang ditemui di RS Bhayangkara Polda Jatim di Surabaya, Senin, mengatakan terkait kejadian iu dia sudah menginstruksikan Kapolda setempat untuk melakukan tindakan pengamanan dan menghindari terjadinya kekuatan berlebihan.
"Saya dapat laporan dari Kapolda Papua Barat, situasi sudah berangsur kondusif. Saya sudah sampaikan kepada Kapolda Papua maupun Papua Barat untuk melakukan langkah–langkah pengamanan dan hindarkan terjadinya kekuatan yang berlebihan," ujarnya.
Jenderal Tito yang juga mantan Kapolda Papua mengimbau masyarakat Papua, untuk tidak mudah terpancing dengan berita yang tidak benar. Demikian juga kepada masyarakat di luar Papua diminta tak membedakan cara memperlakukan anak Papua karena mereka juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia.
"Papua adalah saudara sendiri. Jadi, komunikasi perlu dijalin dan masyarakat jangan terpancing. Baik yang di Papua maupun di luar Papua, jangan mau menjadi korban adu domba atau terpancing dengan informasi yang tidak benar," tuturnya.
Terpisah, Wapres Jusuf Kalla meminta kepada seluruh masyarakat untuk saling menghargai dan toleran terhadap warga yang berbeda suku, agama dan ras pascaricuh di Papua.
“Kita perlu saling menghargai. Tentu kita prihatin dan menyesalkan kejadian–kejadian yang terakhir itu. Itu kan sebab–akibat saja ya,” kata Wapres usai membuka Simposium Cendekia Kelas Dunia di Kantor Wapres Jakarta, Senin.
0 Komentar