WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan bendera berlambang bintang kejora harus diubah dengan memakai simbol yang menunjukkan persatuan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dapat dijadikan sebagai lambang daerah Papua.
"Ubahlah. Ubah sedikit saja, walaupun mungkin nuansa–nya tidak jauh. Bukan lambang yang selama ini dipakai OPM (Organisasi Papua Merdeka). Bikin katakanlah ada burung cenderawasih, toh lambang persatuan saja itu, lambang daerah sebenarnya," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.
Seperti Aceh, JK melanjutkan, ada kesepakatan di antara masyarakat setempat untuk mengubah bendera mereka sehingga tidak sama dengan bendera kelompok separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Pada 2013 Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA ingin menggunakan bendera GAM sebagai lambang daerah tersebut dan diatur dalam qanun (peraturan daerah). Namun, qanun tersebut dibatalkan Kementerian Dalam Negeri karena melanggar undang–undang dan peraturan.
"Aceh itu dulu berupa qanun, tetapi tidak disetujui oleh pusat. Jadi, di Aceh juga tidak (pakai bendera GAM). Semua daerah kan ada lambangnya, DKI juga ada lambangnya, Sulawesi Selatan ada lambang daerahnya juga," jelas JK.
JK mengakui Presiden Abdurrahman Wahid pernah membolehkan bendera bintang kejora berkibar di Papua selama berada di bawah bendera merah putih. Namun, imbuh Kalla, pengibaran bintang kejora dilarang setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 77/2007 tentang Lambang Daerah.
Sementara itu, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Jakarta, kemarin, menyebutkan aktivitas sekolah di Papua dan Papua Barat akan dibuka kembali hari ini seiring situasi yang kian kondusif.
Hal senada disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. "Ini hari kedua saya dan Pak Panglima TNI berada di sini. Kondisi aman dan kondusif," kata Tito di Bandara Sentani, Jayapura, kemarin.
Di sisi lain, Gubernur Papua Lukas Enembe menggelar pertemuan dengan ketua dan peng–urus paguyuban–paguyuban, serta tokoh masyarakat dan adat yang ada di Kota Jayapura di Gedung Negara Dok V Jayapura, kemarin. "Pertemuan terkait rekonsiliasi di Kota Jayapura. Semua berpandangan positif," kata dia.
0 Komentar