Komisi V DPR RI Pastikan Kendala Pembebasan Lahan Gerbang Tol di Aceh Sudah Diselesaikan


Sebanyak 9 orang Anggota Komisi V DPR RI, Rabu (18/12/2019) malam, bersilaturrahmi dengan Bupati Muhammad Thaib dan Wakil Bupati Fauzi Yusuf, bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan para Anggota Fraksi DPRK Aceh Utara, di Pendopo.

Selain 9 orang Anggota Komisi V DPR RI, ikut juga bersama rombongan mitra pendamping dari Kementerian, Badan, Operator dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU–PR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BASARNAS, dan BMKG.

Pertemuan dan silaturrahmi tersebut masih dalam rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun 2019/2020 ke Provinsi Aceh dari 18 – 22 Desember 2019.

Anggota Komisi V DPR, diketuai Hj. Nurhayati yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F–PPP) didampingi Wakil Ketua Ir.H. Ahmad Riza Patria dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F–P Gerindra), serta para anggota diantaranya, Ir.H. Anang Susanto, M.Si dari Fraksi Partai Golongan Karya (F–P Golkar). Selanjutnya, hadir pula Jimmy Demianus Ijie dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F–PDIP), H. Irmawan, S.Sos, MM dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F–PKB), Ruslan M Daud dari Fraksi PKB, Willem Wandik, S.Sos dari Fraksi Partai Demokrat (F–P Demokrat), Ir.H. Ishak Mekki, MM Fraksi Demokrat, dan Ir.H. Sigit Sosiantomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F–PKS).

" Tujuannya kita melihat jalan tol yang sedang dibangun seksi IV di Indrapuri, jalan gerbang tol indrapuri yang insya allah akan bisa beroperasi pada bulan maret 2020, apabila tidak ada halangan. Dan juga kita tadi mampir di Kabupaten Pidie, mendengar masukan dari Bupati dan aspirasi masyarakat di Pidie sana. Secara garis besar memang kebutuhan Aceh ini hampir sama semuanya terutama infrastruktur", sebut Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI, Hj. Nurhayati, kepada RRI, di Pendopo Bupati Aceh Utara.

Dikatakan Wakil Ketua Fraksi (F–PPP) ini pula, dengan adanya tim kunjungan kerja Reses ke Provinsi Aceh ini, pihaknya ingin memastikan bahwa program – program Nasional itu memang mempunyai arti untuk daerah. "Kendalanya hanya pembebasan lahan saja. Tetapi sudah bisa diselesaikan. Maka dari itu insya allah seksi IV itu akan bisa beroperasi bulan maret 2020", pungkasnya ketika disinggung RRI, apakah ditemui kendala pembangunan setelah di cek langsung ke lokasi.

Tampak juga hadir rombongan mitra pendamping seperti Direktur BPSD – Ditjen SDA Kementerian PU–PR, Ir. Fauzi Idris, ME, Kepala BWS Sumatera I Banda Aceh – Ditjen SDA, Ir. Djaya Sukarno, M,Eng, Kepala BPJN I Banda Aceh – Ditjen BM, Ir. Elvi Roza, MT, Kepala BPPW Aceh – Ditjen Cipta Karya, Mohd. Yoza Habibie, ST,MT, Kasatker Penyediaan Perumahan Banda Aceh, Lilik Lastantyo Adiarso, ST, MT, Kepala Pusat Pemograman dan Evaluasi, Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc.Sci, Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR – BPIW, Dr. Doedoeng Zenal Arifin, ST, MT.

Sementara Mitra Pendamping dari Kementerian Perhubungan dihadiri oleh Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Dadun Kohar, dan Kepala Kantor UPBU Rembele Takengon, Faisal.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi dihadiri oleh Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Refdinal. Sedangkan BASARNAS dihadiri Direktur Bina Potensi, Marsma TNI F. Indrajaya, dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Aceh, Budiono.

Serta Mitra Pendamping dari BMKG dihadiri Ka. Balai Besar BMKG Wilayah I, Edison Kurniawan, Ka. Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Sugeng Wirdako, Ka. Stasiun Geofisika Aceh Besar, Djati Cipto Kuncoro, Ka. Stasiun Klimatologi Aceh Besar, Wahyudin, dan Ka. Meteorologi Malikul Shaleh Aceh Utara, Romauli Kristiana Sirait, serta unsur Muspida lainnya termasuk Kepala LPP RRI Lhokseumawe, Yusridarto.

0 Komentar

close