Hal ini disampaikan olehnya menanggapi perihal banyaknya pihak yang membicarakan bahwa Aceh sudah memerlukan refendum karena Pemerintah Pusat mengkhianati MoU Helsinki.
Menurut lelaki yang disapa Apa Karia, lobi-lobi politik Aceh ke Jakarta tidak lagi serius dilakukan semenjak UU Nomor 11 Tahun 2006 disahkan oleh DPR RI. Point-point yang belum dibuatkan PPnya satu persatu sudah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. hanya saja melambat karena pihak Aceh mandeg dalam melakukan pendekatan politik.
Di sisi lain, pihak Aceh terkesan kaku justru pada hal-hal yang sebenarnya tidak berefek langsung pada perbaikan ekonomi Aceh. Salah satunya adalah kekakuan pada soal bendera dan lambang. Pihak Aceh tetap meminta bendera Aceh serupa dengan bendera GAM.
“Kalheuh dipeugah hanjeut nyan. Tapi nyan cit. Ilon lon peugah Alam peudeung mantong, JK ka geutem. Awaknyoe han ditem. Alheuhnyan meu meukumat-kumat teuk bak-bak sot. meukat bendera sampoe seupot uroe,” katanya.
Apa Karia juga mengatakan perihal MoU Helsinki bukanlah kerja sebelah pihak. Harus ada tim yang dibentuk oleh GAM untuk melakukan penetrasi ke Pusat, supaya poitn-point yang telah disepakati, agar dipenuhi sepenuhnya oleh Indonesia.
“Tapi lihat sekarang. Mana tim itu? Padahal pihak Pemerintah Pusat telah meminta masukan dari Aceh,” kata Apa karia.
Ia mengulang kisah beberapa tahun lalu ketika intens menemui Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. Secara terpisah mereka telah meminta agar pihak Aceh membuat semacam laporan perkembangan dan catatan-catatan yang kemudian bisa dibicarakan kembali. Tapi ketika itu Zakaria Saman sampaikan kepada beberapa elit GAM, tidak ada respon. Termasuk Gubernur Aceh tidak merespon itu.
“Mandum lale keudroe. Meunyo bak awak Pomerintah Aceh cit hanapu taharap. Tiep pemilu gadoh dipeugah nyang ata hana dipubut wate ka meunang,” kata Apa Karia.
Sebagai salah seorang senior di GAM, Zakaria Saman menghimbau agar petinggi GAM untuk segera membentuk tim lobbi yang kemudian bekerja untuk MoU Helsinki. Sudah saatnya Aceh–walau agak terlambat– membentuk tim yang bertugas melakukan pendekatan ke Pusat.
Tambahnya lagi, adovokasi MoU Helsinki merupakan tugas GAM. Tidak bisa diserahkan kepada pihak lain. Pekerjaan ini baru boleh diserahkan kepada orang lain, bila GAM sudah benar-benar tidak ada lagi.
“Jokowi cukup welcome untuk itu. Seperti saya sampaikan tadi. Soal MoU Helsinki ini tidak bisa diteriakkan sebelah pihak. Ini persoalan besar, persoalan serius. Bukan soal meugaya-gaya bak koran so teuga peugah haba. Ini pekerjaan politik. Saya sendiri sudah tua, sudah sakit, langkah saya sudah sangat terbatas,” katanya.
Sumber
0 Komentar