Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan bahwa belanja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus berkontribusi signifikan terhadap industri dalam negeri.
Hal itu, dia sampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di JCC Jakarta, hari ini.
"Tolong betul–betul disadari. Pengembangan industri dalam negeri itu bisa didesain dari proses pengadaan barang dan jasa. Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Bappenas tolong didesain strategi berkembangnya UKM di negara kita," ujar dia, Rabu (6/11/2019).
Misalnya, lanjut dia, urusan pacul dan cangkul saja Indonesia masih impor. Dia heran, apakah tidak bisa didesain industri UKM di Indonesia buat pacul. Di mana puluhan ribu ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor.
"Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang benar pacul cangkul harus impor? Tolong didesain, ini baru satu barang. barang lain masih ribuan. Enak banget itu negara yang di mana barang itu kita impor. kita ini masih defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, masih impor. Impor itu enak karena harganya lebih murah," ungkap dia.
Tapi, tutur dia, di sini ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan menjadi hilang. Pengadaan barang dan jasa itu bisa dipakai membangun industri–industri kecil yang berkaitan dengan barang. Sehingga kemudian petakan mana yang dapat assembling, dirakit di sini, mana yang impor.
"Kalau yang impor langsung stabil (tandai) merah saja enggak usah. Lah gimana kita masih senang impor padahal kita defisit neraca perdagangan. CAD kita masih defisit. Kok kita masih hobi impor ya kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi. Kebangetan banget," pungkas dia.
0 Komentar