Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah, menolak permintaan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin untuk menetapkan keadaan darurat. Muhyiddin pun kini didesak untuk mundur.
Seperti dilansir Reuters, Senin (26/10/2020), desakan itu berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahannya sendiri. Penolakan Sultan Abdullah terhadap permintaan PM Muhyiddin memicu keraguan soal kepemimpinannya atas Malaysia.
Diketahui bahwa pekan lalu, PM Muhyiddin meminta Sultan Abdullah menetapkan keadaan darurat di tengah lonjakan kasus baru Corona di Malaysia dan perekonomian yang dihantam pandemi global. Namun para pengkritik menuduhnya sengaja memanfaatkan situasi untuk menangguhkan parlemen dan menghindari ujian terhadap dominasinya yang tipis atas parlemen Malaysia.
Penolakan Sultan Abdullah untuk mengabulkan permintaan PM Muhyiddin semakin mengikis cengkeramannya pada kekuasaan. Terlebih sebulan sebelumnya, pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, mengklaim mendapat dukungan mayoritas di parlemen, termasuk para pembelot dari koalisi partai berkuasa, untuk membentuk pemerintahan baru.
"Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang bisa menyeret negara ke dalam situasi lebih kritis," sebut pemimpin senior partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Ahmad Puad Zarkashi, dalam pernyataan via Facebook.
"Kesejahteraan rakyat lebih penting. Seharusnya Muhyiddin mengundurkan diri," cetus Ahmad Puad.
Secara terpisah, politikus oposisi Malaysia, Wong Chen, menyebut proposal PM Muhyiddin sebagai proposal 'jahat' dan sudah tepat itu ditolak Raja Malaysia. Lebih lanjut, dia menyerukan bahwa PM MUhyiddin harus mengundurkan diri atau memecat menteri yang mengusulkan proposal keadaan darurat tersebut.
PM Muhyiddin menggelar rapat kabinet pada Senin (26/10) siang waktu setempat. Dalam tanggapannya pada Minggu (25/10) waktu setempat, PM MUhyiddin menyatakan kabinet pemerintahannya akan membahas penolakan Raja Malaysia atas permintaan soal penetapan keadaan darurat.
Penetapan Keadaan Darurat Tak Diperlukan
Sultan Abdullah Ahmad Shah, menolak usulan pengumuman keadaan darurat yang diusulkan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin karena dirasa tidak diperlukan.
Pernyataan ini disampaikan Sultan Abdullah melalui Istana Negara, usai pertemuan khusus dengan anggota senior Kerajaan Malaysia lainnya. Pertemuan khusus itu digelar di Istana Negara sore ini waktu setempat, Minggu (25/10/2020).
"Pemerintah telah menangani pandemi dengan baik dan efektif dan Raja yakin pemerintahan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dapat terus melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah penegakan hukum untuk mengendalikan penyebaran pandemi," kata Istana Negara dilansir dari The Strait Times. source
0 Komentar