Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan tidak ada pelanggaran peraturan yang dilakukan organisasi Front Pembela Islam (FPI) di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.
 |
| Wakil Ketua MPU Aceh Teungku Faisal Ali (Agus Setyadi/detikcom) |
Wakil Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Ali di Banda Aceh, Rabu, mengatakan keberadaan FPI di Aceh sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya.
Baca Juga: FPI Akan Gugat ke PTUN Soal Status Organisasi Dilarang Pemerintah
"Keberadaan FPI di Aceh biasa saja, sama dengan ormas lainnya. Tidak ada aksi atau kegiatan mereka melanggar aturan. Selain itu, tidak ada aktivitas FPI yang ditakutkan masyarakat," kata Tgk H Faisal Ali.
Tgk H Faisal Ali mengatakan FPI merupakan keluarga besar masyarakat Aceh. Kehadirannya tidak berbeda dengan ormas lainnya di Aceh. Masyarakat Aceh penuh ukhuwah, sangat toleran, dan memahami satu dengan yang lain.
Baca Juga: Polisi Amankan 7 Orang Pemuda Saat Copot Atribut FPI di Petamburan
Menyangkut dengan pembubaran FPI, Tgk H Faisal Ali yang akrab disapa Lem Faisal mengatakan pemerintah tentu memiliki pandangan lain dalam membubarkan sebuah organisasi kemasyarakatan.
Lem Faisal mengatakan pembubaran FPI merupakan kewenangan pemerintah. Namun, pembubaran tersebut harus betul-betul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Jangan sampai pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan hanya karena kebencian. Pembubaran harus sesuai aturan," kata Wakil Ketua MPU Provinsi Aceh tersebut.
Baca Juga: Resmi Dibubarkan, Ini Isi Lengkap Surat Keputusan Pemerintah Terkait Penghentian Kegiatan FPI
Selain itu, Tgk H Faisal Ali juga mengingatkan pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan jangan sampai melahirkan kebencian di antara sesama umat dan sesama anak bangsa. Sebab, kebencian itu hanya menimbulkan perpecahan.
"Pembubaran yang dilakukan harus betul-betul karena penegakan hukum. Pembubaran tersebut dilakukan karena pelanggaran hukum, bukan karena alasan lainnya," kata Tgk H Faisal Ali. source
0 Komentar