Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, masih memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama karena sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Pandangan Cak Imin ini berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mitra koalisinya, yang menyatakan penolakan terhadap IKN dan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota.
“PKB sampai hari ini tetap yakin bahwa undang-undang IKN itu harus dijalankan,” kata Muhaimin di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Meskipun begitu, Muhaimin menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak dari setiap partai politik.
“Pandangan itu hak setiap partai. Ayo kita semua berdiskusi dengan pikiran terbuka. Tapi, pokoknya ini adalah dinamika yang wajar,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menyatakan bahwa jika PKS memenangkan Pemilu 2024, ibu kota akan tetap berada di DKI Jakarta. Dia merasa bahwa Jakarta masih layak menjadi ibu kota dengan pertimbangan sejarah yang signifikan.
"Saya kira DKI Jakarta adalah tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan. Banyak peristiwa sejarah penting, seperti Sumpah Pemuda, lahir di Jakarta," ungkap Syaikhu di Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, pada Minggu (26/11/2023).
Meskipun demikian, Syaikhu menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap akan dilanjutkan. Baginya, IKN akan menjadi kota yang mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
Sebelumnya, calon presiden yang didukung oleh PKS dan PKB, Anies Baswedan, juga mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara, menilai bahwa hal itu hanya akan menciptakan ketimpangan baru. Anies menyampaikan pandangannya ini dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).
0 Komentar