Gelombang imigran Rohingya yang terus datang ke Aceh menimbulkan reaksi beragam dari warga karena dianggap tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku di sana.
Ketua Komisi I DPR Aceh bidang hukum, politik, pemerintahan, dan keamanan, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan sikap pemerintah pusat dan UNHCR (lembaga urusan pengungsi) terlihat tidak jelas dalam menangani pengungsi internasional. Ia juga menyoroti kurangnya koordinasi antarlembaga yang mengakibatkan masalah imigran Rohingya di Aceh, termasuk tindakan negatif dan keengganan beradaptasi dengan warga lokal selama di tempat penampungan.
Menurut Iskandar, masalah ini muncul karena ketidakpastian dalam sikap Pemerintah Pusat, yang seharusnya memiliki kejelasan terkait penanganan Rohingya mengingat mereka terus mendarat di Aceh. Ia juga menekankan minimnya sosialisasi dari pemerintah dan UNHCR di lapangan, terutama di lokasi tempat pengungsi berada.
Iskandar mengatakan, kehadiran Rohingya di Aceh harus diterima secara kemanusiaan, tetapi penanganannya saat ini terasa memberatkan masyarakat setempat, terutama dalam hal bantuan makanan.
"Jangan selalu bebankan kehadiran pengungsi kepada warga, karena kondisi perekonomian kita juga tidak baik-baik saja," kata Iskandar dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (21/11).
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Iskandar memprediksi bahwa pengungsi Rohingya dari kamp Culdbazar, Bangladesh, akan terus berdatangan ke Aceh karena kapasitas kamp tersebut sudah melebihi batas.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah dan UNHCR menyediakan lokasi terpisah sementara untuk pengungsi sebelum dipindahkan ke Negara Ketiga yang telah meratifikasi perjanjian pengungsi internasional atau suaka.
Sebelumnya, sejumlah kapal kayu membawa ratusan imigran Rohingya mendarat di berbagai pantai Aceh selama sepekan terakhir.
Meski sebagian diterima, sebagian warga di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara menolak kedatangan gelombang ketiga imigran dengan alasan perilaku kurang baik. Pemerintah menyebut belum ada reaksi serius dari penolakan ini.
Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya terbuka dan siap melayani pengungsi Rohingya, tetapi perlu memperhatikan kesiapan warga setempat untuk menerima mereka.
Ia menekankan perlunya peran aktif pemerintah daerah, terutama di kabupaten/kota terkait, dalam memahami budaya dan perilaku para pengungsi untuk memastikan integrasi yang lancar.
0 Komentar