Aliansi Peduli Rakyat Aceh (Aprah) mengungkapkan keprihatinan terkait Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2023 banyak disalahgunakan.
Pernyataan ini disampaikan dalam aksi protes yang digelar di halaman Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis (9/11/2023). Ratusan demonstran membawa spanduk dan poster yang menyerukan agar aparat penegak hukum menyelidiki dengan cermat Pokir DPRA yang dituduh bermasalah.
Koordinator lapangan (Korlap) Saiful Mulki dalam orasinya mengatakan, saat ini DPRA tidak lagi mewakili kepentingan rakyat Aceh, melainkan malah mengecewakan rakyat.
"Ada banyak Pokir anggota dewan bermasalah, hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka," katanya.
Isu ini muncul karena adanya kontroversi terkait kehadiran Penjabat Gubernur (Pj Gubernur) Aceh dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2024 oleh DPRA. Meskipun Pj Gubernur Aceh telah mengirimkan Tim TAPA untuk mewakili dalam pembahasan Rancangan APBA tersebut, tetapi DPRA belum membahasnya.
Menurut Saiful, penundaan pembahasan APBA 2024 ini menciptakan kecurigaan bahwa isu alokasi anggaran Pokir menjadi kendala yang menghambat pembahasan APBA.
"Kami menduga bahwa keterlambatan dalam pembahasan APBA 2024 berkaitan dengan perdebatan mengenai alokasi anggaran Pokir yang belum mendapatkan kesepakatan," ungkapnya.
Dalam upaya untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan dengan baik untuk kepentingan rakyat, massa menyarankan agar APBA tahun 2024 disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
Selain itu, massa juga mendesak Kejaksaan Provinsi Aceh yang baru untuk melakukan audit terhadap Pokir-Pokir DPRA yang dianggap bermasalah selama periode anggaran 2022-2023 yang dikhawatirkan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Meskipun aksi protes berlangsung, tidak ada anggota DPRA yang muncul untuk berdialog dengan massa.
0 Komentar