Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan, sejumlah investor mulai merasa ragu terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kekhawatiran ini muncul karena beberapa calon presiden (capres) yang akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024 mengkritik proyek tersebut.
"Sekarang banyak investor yang mulai bertanya dan merasa ragu. Beberapa capres menyampaikan visi dan misi mereka yang menimbulkan keraguan di kalangan investor," kata Bahlil dalam acara peresmian Media Center Indonesia Maju di Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023).
Bahlil tidak secara khusus menyebut nama calon presiden yang dimaksud, tetapi dia menegaskan proyek pembangunan IKN memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.
"Walau begitu, kita harus bisa memberikan jawaban yang baik jika ada yang mengatakan pembangunan ini harus dibatalkan," ujarnya.
Bahlil menekankan saat UU IKN dirumuskan, hampir semua fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan dukungan. Dengan adanya undang-undang ini, Bahlil meyakinkan bahwa pemerintah yang akan datang tetap berkewajiban melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.
"IKN adalah perintah undang-undang, dan semua partai, termasuk pendukung pemerintah seperti PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), setuju. Itu satu. Yang kedua, karena ini perintah undang-undang, maka wajib bagi pemerintahan selanjutnya untuk melaksanakannya," tutur Bahlil.
Bahlil menyatakan pembangunan IKN telah melibatkan pertimbangan dan kajian mendalam dengan melibatkan para ahli. Pemilihan lokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dipilih karena berada di bagian tengah Indonesia, mendekatkan pemerintah dengan sejumlah pulau, termasuk Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Juga, Pulau Jawa masih dekat dengan lokasi Ibu Kota baru.
Dia juga menegaskan pembangunan IKN sudah dimulai, termasuk pembangunan gedung pemerintahan, hotel, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Bahlil menyebut bahwa upacara peresmian rencananya akan dilakukan pada Agustus 2024.
IKN diharapkan membawa kemajuan ekonomi pesat bagi wilayah Indonesia bagian timur. Bahlil menganggap ketidaksetujuan terhadap proyek ini sebenarnya adalah ketidakdukungan terhadap pemerataan pembangunan.
"Jika ada calon presiden yang menolak pemindahan ibu kota negara, itu berarti dia tidak mendukung kemajuan Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia timur secara keseluruhan," tegasnya.
Sebagai informasi, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, telah beberapa kali mengkritik pembangunan IKN Nusantara. Dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, pada Senin (4/11/2023), Anies menyebut IKN sebagai proyek yang tidak mendesak.
"Saya sering menyampaikan, anggaran sebesar itu sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Kita memiliki kebutuhan mendesak, dan saya sering bertanya mengapa kita membangun IKN saat ini," ungkap Anies.
Menurut Anies, anggaran yang besar seharusnya dialokasikan untuk mendukung kebutuhan yang lebih mendesak, seperti membangun kota yang masih tertinggal, meningkatkan transportasi umum, dan memperluas akses masyarakat terhadap air minum.
0 Komentar