Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sabang mendesak pemindahan pengungsi Rohingya dari tempat penampungan sementara di wilayah tersebut, dan meminta agar UNHCR segera mengambil tindakan.
Hal ini dipicu oleh penolakan keras dari seluruh masyarakat Sabang setelah kedatangan gelombang kedua pengungsi Rohingya, yang berjumlah 139 orang, pada Sabtu (2/12) di pantai Tapak Gajah, Desa Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kota Sabang, Ady Akmal, menyampaikan, penolakan warga terhadap pengungsi Rohingya semakin meluas. Mereka khawatir akan terjadinya gesekan jika situasinya tidak segera diatasi.
"Setelah melakukan rapat yang cukup intens, Forkopimda Sabang menyimpulkan untuk meminta kepada UNHCR agar segera memindahkan pengungsi Rohingya ke luar kota Sabang," ungkap Ady Akmal pada Selasa (5/12).
Dia menegaskan, alasan pemindahan diperlukan mengingat situasi di masyarakat Sabang semakin menolak kehadiran pengungsi Rohingya dengan keras.
"Intinya, kami tidak ingin ada masalah yang sulit diatasi, sehingga sebaiknya UNHCR segera memindahkan mereka ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya," tambahnya.
Sejak Senin (4/12), warga Sabang telah menuntut pemerintah dan UNHCR untuk memindahkan pengungsi Rohingya dari Pulau Weh. Penolakan ini disebabkan oleh perilaku kurang baik dan ketidakpatuhan terhadap aturan di daerah tersebut.
Pemerintah pusat, yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD, juga turut membahas permasalahan ini. Mahfud memimpin rapat guna mencari solusi atas kedatangan imigran Rohingya di Aceh baru-baru ini.
Meskipun belum ada solusi konkret yang diambil, Mahfud mengakui bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek logistik dan kemanusiaan dalam menanggapi situasi ini.
"Kami sedang mencari solusi terbaik, mempertimbangkan kebutuhan domestik kita dan aspek kemanusiaan," kata Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/12).
0 Komentar