Puluhan masyarakat Desa Rukoen Dame Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh melakukan aksi protes ke kantor Kepala Desa. Dalam aksi ini warga turut membawakan karton yang bertuliskan kalimat-kalimat protes terhadap sejumlah kebijakan Plt Kades, Jumat, 12 Juni 2020.
Adapun kebijakan Kades yang membuat warga melayangkan protes yakni tentang tidak transparannya data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) dan penerima BLT dibagikan Kades hanya untuk orang-orang pilihan saja.
“Kades kami tidak terbuka, kami tidak tau data siapa-saja penerima bantuan, ini seperti ditutup. Kami juga menilai Kades seperti pilih kasih memberikan BLT ini,” kata Diana, warga Rukon Dame usai aksi protes, Jumat, 12 Juni 2020 di Aceh Barat Daya.
Diana mengatakan, Kades seharusnya mengedepankan sikap transparan, berlaku adil dan merata, sebab masih banyak warga desa setempat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan BLT namun malah tidak dapat dan hanya dijanjikan saja.
“Kami juga petani dan kami layak menerima bantuan itu, kenapa ada yang tidak layak menerima malah ikut menikmati yang bukan haknya,” sebut Diana.
Diana menilai sikap Kades tidak mencerminkan seorang pemimpin yang memikirkan masyarakatnya, mestinya seorang pemimpin bersikap adil bukan asal sudah selesai dan lepas tugas, sementara yang lain malah menjerit atas ketidak adilan itu.
“Dulu kami yang tidak dapat dijanjikan tahap dua, ini sudah tahap dua tidak juga dapat, kami juga petani dan layak menerima,” ujar Diana.
Diana dan emak-emak lainnya mengaku tidak segan-segan melakukan aksi kembali dan menyegel kantor desa jika Kades masih tidak terbuka dan tidak berlaku adil terhadap masyarakat.
”Kami tidak mau tau, kami juga harus menerima bantuan itu, karena itu hak kami, kenapa desa lain merata desa kita tidak,” katanya.
Di konfirmasi terpisah, Kapala Desa Rukon Dame Sayuti membenarkan puluhan warganya yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) melakukan aksi protes dan pihaknya sudah menjelaskan alasan kenapa ada warga yang tidak menerima.
“Kami sudah jelaskan bahwa anggaran desa yang boleh digunakan untuk BLT terbatas dan penerimanya juga punya kriteria,” kata Sayuti.
Meski demikian, Sayuti mengaku saat ini sedang berusaha mengusulkan sebanyak 39 Kepala Keluarga (KK) di desanya yang tidak dapat untuk diusul ke kabupaten menggunakan APBK.
”Saya tetap berusaha agar semua masyarakat saya dapat, mereka yang tidak dapat sedang saya usul ke anggaran kabupaten, mohon bersabar,” katanya.
0 Komentar