Menurutnya, para purnawirawan tersebut terlihat sangat memaksa untuk masuk dan melakukan deklarasi di halaman TMP Kalibata itu.
Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI) menyatakan, tidak seharusnya purnawirawan TNI bersikap memaksa seperti itu.
"Terus terang saja saya merasa prihatin dan bahkan kesal melihat kejadian itu. Terutama untuk mereka yang kemarin mengenakan baret merah dengan gagah perkasa. Saya ini mantan Danjen Kopassus," kata Agum dalam wawancaranya di Kompas TV, Jumat (2/10/2020).
"Seharusnya mereka itu menjadi prajurit baret merah yang dicintai dan mencintai rakyat. Ini malah kejar–kejaran dengan mahasiswa. Apa itu," ungkap Agum menyatakan kekecewaannya.
"Jadi cara–cara seperti kemarin itu, mohon maaf ya, sebagai prajurit Baret Merah, saya sebagai mantan Danjen saya ingin koreksi, tidak seperti itu. Jangan terlalu murah meneriakkan Komando di tempat–tempat yang tidak tepat," katanya.
Ia juga menyoroti sikap sejumlah purnawirawan berpangkat tinggi yang terlibat debat dengan petugas di lapangan.
"Kita ini kan pernah bertugas. Tahu kondisi di lapangan. Janganlah mentang–mentang pangkat jenderal lalu menganggap remeh petugas di lapangan. Mereka itu hanya bertugas, melaksanakan perintah. Pernah punya pangkat tinggi itu seharusnya lebih bisa menghargai," katanya.
Secara khusus Agum juga menyampaikan pesan kepada Gatot Nurmantyo.
"Jika Pak Gatot ingin membangun gerakan moral sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap bangsa, itu. Namun mohon harus betul–betul gerakan moral, jangan menjadi suatu gerakan politik. Gerakan moral itu tentunya harus diikuti dengan moral yang tinggi," ujarnya.
Pangdam Jaya
Fakta baru mulai muncul di balik peristiwa kericuhan yang terjadi antara purnawirawan TNI dan kelompok massa di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur, Rabu (30/9/2020) lalu.
Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman mengungkap sejumlah fakta tersebut dalam jumpa pers di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis
Salah satunya soal kegiatan ziarah kelompok purnawirawan TNI ke makam pahlawan itu ternyata tak mengantongi izin dari Kementerian Sosial.
Izin tak diberikan karena kegiatan tersebut melanggar protokol kesehatan Covid–19.
Namun, di samping itu, Dudung mengaku bada fakta yang lebih mencengangkan lagi.
Kegiatan ziarah d TMP Kalibata rupanya berujung dengan deklarasi dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Kompas.com pun merangkum beberapa fakta tersebut baru tersebut.
1. Tak diberi izin oleh Kemensos
Dudung mengatakan peziarah yang terdiri dari purnawirawan TNI termasuk mantan Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo sempat berkirim surat kepada Kementerian Sosial.
Surat itu bertujuan agar mereka dapat izin untuk melakukan ziarah dalam jumlah besar ke TMP Kalibata.
Tentu ziarah itu dilakukan dalam rangka memperingati peristiwa tragedi G30S PKI.
"Surat (izin untuk menggelar ziarah) itu ditunjukkan ke Kemensos namun dari Kemensos tidak diizinkan dengan alasan karena Covid–19," kata Dudung.
Namun demikian, anggota PPKP itu tetap datang menggelar ziarah. Alhasil, berkumpulah sekitar 150 orang di depan TMP Kalibata untuk menggelar ziarah.
2. Kegiatan tak resmi yang tidak diketahui Pepabri
Selain tak mendapat izin dari Kemensos, kegiatan tersebut juga diluar dari sepengetahuan pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri).
"Saya konfirmasi kepada Pepabri ternyata kegiatan kemarin tidak ada konfirmasi kepada Jenderal (Purn) Agum Gumelar sebagai Ketua Pepabri," jelas Dudung.
Maka dari itu, pihaknya saat itu sempat mengimbau para peziarah untuk tak melanjutkan kegiatannya di TMP Kalibata.
3. Deklarasi KAMI berujung kericuhan
Walau sempat dilarang, akhirnya petugas memperbolehkan pada purnawirawan TNI untuk berziarah namun dengan pembatasan jumlah orang.
Namun, di luar dugaan, Gatot Nurmantyo dan beberapa purnawirawan yang terdiri dari Pengawal Pengawal Kedaulatan Purnawirawan (PPKP) menggelar deklarasi dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
"Namun di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi untuk mendeklarasikan untuk mendukung KAMI dan menyinggung masalah kebijakan pemerintah saat ini," kata Dudung.
Deklarasi itu pun berbarengan dengan aksi unjuk rasa kelompok masyarakat yang sedang berorasi di depan TMP Kalibata.
Narasi dari orasi tersebut berisi kritikan tentang keberadaan MAKI dan Gatot Nurmantyo.
Alhasil, kericuhan pun tak bisa dihindari pada saat ini.
4. Belum ada yang dikenakan sanksi
Dudung memastikan belum ada yang dijatuhi hukuman akibat peristiwa kericuhan di depan TMP Kalibata.
"Untuk sementara sampai saat ini belum ada sanksi, kami hargai itu walau bagaimanapun (purnawirawan) senior–senior kami. Saya sudah koordinasi dengan Kapolda bahwa saya yakin juga bapak–bapak para senior purnawirawan punya hati nurani kami pun melaksanakan tugas di sini," kata Dudung.
Walau demikian, Dudung meminta pengertian kepada para purnawirawan agar memaklumi jajaran TNI yang tengah bertugas.
Dirinya dan jajaran yang lain hanya menjalankan perintah pemerintah pusat agar menaati protokol kesehatan ditengah pandemi.
Tidak ada niatan dari Dudung untuk tak menghargai para purnawirawan dalam kegiatan ziarah kemarin.
"Kami mohon kepada bapak–bapak yang tergabung dalam purnawirawan agar senantiasa kita sama–sama untuk menjaga agar virus corona ini tak meluas apalagi rata–rata (purnawirawan) sudah berusia lanjut," kata dia.
Berdebat dengan Komandan Kodim
Mantan Panglima TNI sekaligus Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo sempat dicegah oleh Komandan Kodim Jakarta Selatan Kolonel inf Ucu Yustia saat hendak memasuki komplek Taman Makam Pahlawan Nasional Umum Kalibata, Rabu (30/9/2020) siang.
Sang Kolonel mencegat sang jenderal dan sempat melarang jenderal beserta rombongan masuk. Terjadi perdebatan sengit saat itu.
"Ini di makam pahlawan ya, anda punya Sapta Marga sumpah prajurit, anda bertanggungjawab kepada Tuhan YME. Bahwa kami purnawirawan akan menghormati para pahlawan yang jadi korban G30 S PKI," ujar Gatot kepada dandim.
Dandim menegaskan, dia hanya melaksanakan tugas dan tidak bermaksud melarang Gatot dan para purnawirawan untuk nyekar ke makam pahlawan.
"Kami hanya menjalankan tugas agar sesuai dengan protokol kesehatan," jawab Kolonel Ucu.
Setelah terjadi perdebatan alot, akhirnya rombongan diperbolehkan masuk dengan syarat per kelompok maksimal 30 orang.
Sekitar 20 menit Gatot nyekar ke makam para pahlawan pada momentum yang mereka sebut sebagai aksi mengenang pemberontakan Gerakan 30 Sepember PKI. source
0 Komentar